Belakangan ini kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, termasuk pesantren, menjadi sorotan serius masyarakat. Salah satu contohnya adalah kasus yang melibatkan oknum pengasuh di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati. Ketimpangan relasi kuasa sering kali dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengintimidasi korban. Dengan menggunakan narasi agama, pelaku memaksa korban untuk menurut dan diam dengan dalih ketaatan buta. Insiden yang dilakukan oleh segelintir oknum ini pada akhirnya memicu kecemasan kolektif dan krisis kepercayaan orang tua terhadap institusi pesantren.
Negative Content Farming
Pandangan negatif tersebut semakin diperparah oleh fenomena negative content farming (eksploitasi konten negatif) di media sosial. Demi mendulang likes, views, dan engagement, banyak pembuat konten mengeksploitasi isu ini melalui narasi provokatif yang mengaburkan substansi hukum perlindungan korban. Fokus kritik yang harusnya menghukum perilaku kekerasan sosial terhadap korban justru beralih pada penghinaan terhadap identitas santri dan simbol keagamaan secara umum. Dalam istilah pesantren, generalisasi semacam ini disebut iṭlāq al-juz’ wa irādat al-kull; menyebut sebagian kecil oknum, tetapi yang dihakimi adalah keseluruhan institusi. Akibatnya, jutaan santri yang tidak bersalah harus menanggung beban sosial dan rasa malu secara kolektif.
Untuk menghadapi stigma ini, esensi santri dan kiai harus dikembalikan pada muruahnya. Santri bukan sekadar pelajar agama, melainkan pewaris tradisi keilmuan dan agen perubahan yang dituntut untuk mengaplikasikan kebaikan di tengah masyarakat. Demikian pula esensi kiai. Seperti yang ditegaskan oleh KH. M. Ahmad Sahal Mahfudh, gelar kiai sejatinya disematkan kepada sosok ‘ālim ‘allāmah dengan integritas moral tinggi, bukan sekadar sebutan kultural bagi pemilik majelis. Kiai sejati memikul beban moral sebagai pelayan umat (khādim al-ummah) dan pusat keteladanan yang mendidik santrinya.
Prinsip Tawāzun
Dalam menghadapi gempuran farming konten negatif dan krisis kepercayaan publik, santri perlu membentengi diri dengan prinsip yang diajarkan Rasulullah Ṣallā Allahu ‘alayhi wa Sallam, yaitu menyeimbangkan (tawāzun) antara Ḥablun-min-Allāh dan Ḥablun-min-al-Nās. Ḥablun-min-Allāh (hubungan dengan Allah) adalah pondasi vertikal. Bagi santri, rutinitas ibadah dan kesadaran bahwa dirinya selalu diawasi oleh Allah (murāqabah) menjadi tameng dari segala kemaksiatan, seperti ucapan hadis dalam al-Arba’īn al-Nawawiyyah:
أَنْ تَعْبـــُدَ اللَّهَ كَأَنَّــكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ
Artinya: “(Iḥsān) adalah engkau menyembah Allah seakan engkau melihat-Nya, maka bila engkau tak melihat-Nya maka sesungguhnya Allah melihatmu.” (HR. Muslim)
Namun, kesalehan individu ini belum cukup jika tidak dibarengi dengan kesalehan sosial atau Ḥablun-min-al-Nās (hubungan antar sesama manusia). Hubungan baik antar manusia harus dilandasi dengan akhlak mulia dan keharmonisan. Nabi Muhammad Ṣallā Allah ‘alayhi wa Sallam bersabda:
أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا
“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya.”
(HR. al-Tirmidhī No. 2612, al-Tirmidhī berkata: Hadis Sahih).
Kesimpulannya, relasi Ḥablun-min-Allāh dan Ḥablun-min-al-Nās bersifat integral dan tidak dapat dipisahkan. Dalam menyikapi opini publik yang menyudutkan, pembelaan terbaik bagi pesantren bukanlah melalui balasan narasi kebencian, melainkan melalui pembuktian nyata. Dengan mengintegrasikan kedua relasi tersebut secara kāffah, santri dapat tampil sebagai pemberi keteladanan (uswah ḥasanah) dan pelopor solusi bagi umat. Melalui akhlāq karīmah yang aplikatif inilah, stigma negatif dari farming konten akan pudar dengan sendirinya, dan muruah serta kepercayaan masyarakat terhadap pesantren dapat kembali utuh.
Oleh: M. Irham Mannany’
